Rp171 Ribu Sekali Rapat: Apakah Ini Wajah Baru Efisiensi Anggaran?

Evaluasi ini harus berbasis partisipasi publik dan dijalankan dengan prinsip keterbukaan informasi. Sebab, dalam negara demokrasi, rakyat berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan.

Di saat yang sama, pemerintah harus mempercepat realisasi program-program pro-rakyat seperti makan gratis, bantuan pendidikan, dan penyediaan air bersih yang layak. 

Uang negara bukan sekadar angka dalam spreadsheet, ia adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial.

Antara Rapat dan Rakyat

Pada akhirnya, pilihan antara kenyamanan rapat dan kebutuhan rakyat adalah pilihan politik. 

Di sinilah pentingnya integritas fiskal yang berpihak. 

Jika negara ingin disebut efisien dan adil, maka indikatornya bukan seberapa rapi aturan disusun, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan mereka yang berada di bawah.

Kebijakan uang makan rapat Rp171.000 bukanlah soal logistik, tapi soal etika. 

Bukan hanya soal biaya, tetapi soal keberpihakan. Sebab rapat itu penting, tapi rakyat yang lapar lebih penting lagi.

Editor: Maria Christina