Respons Mendagri soal Warga Pati Tuntut Sudewo Dinonaktifkan dari Bupati

Kemudian, Tito mengungkapkan soal kondisi saat seorang kepala daerah dimakzulkan seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Jember. Menurutnya, proses pemakzulan bisa tetap berlangsung, tetapi bupati tidak bisa dinonaktifkan.

Baca Juga

KPK Beri Surat ke Warga Pati yang Demo soal Sudewo, Apa Isinya?

“Prosesnya tetap jalan tapi bupati ngga bisa dinonaktifkan, tidak ada aturan yang membuat Kemendagri, pemerintah pusat menonaktifkan kepala daerah yang dimakzulkan. Jadi saya tidak otomatis bisa menonaktifkan juga,” jelas dia.

Baca Juga

Warga Pati Geruduk KPK di Jakarta Serukan Tangkap Bupati Sudewo

Sebelumnya, perwakilan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) beraudiensi dengan KPK pada Senin (1/9/2025). Mereka memabahas soal surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati Sudewo.  

"Intinya dari audiensi tersebut, KPK akan berkoordinasi hari ini untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bapak Bupati Pati Sudewo," kata koordinator lapangan AMPB, Supriyono alis Botok di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/9/2025). 

Baca Juga

Warga Pati Beri Jamu ke KPK saat Demo di Jakarta: Biar Gak Masuk Angin

Botok menjelaskan, lembaga antirasuah secara internal akan membahas penerbitan surat rekomendasi tersebut.