Politisi Golkar Sebut Anggota DPR Sulit Dapat Uang Halal, Respon PDIP: Bersyukur!

“Siapapun itu ya, buat kami, sudah cukup gaji itu. Kemudian ya gaji, ditambah lagi ada uang (tunjangan) kalau tidak dapat rumah. Kalau dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta per bulan. So what gitu loh. Jadi kalau dapat Rp100 juta ya mungkin Rp3 juta per hari,” kata TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca Juga

Duh! Politikus Golkar Ngaku Susah Dapat Uang Halal sebagai Anggota DPR

Ia bahkan membandingkan pendapatan anggota DPR dengan profesi lain. “Saya sudah bersyukur sih, buat saya. Bersyukur sekali,” ujar TB Hasanuddin.

Mengenai tunjangan rumah, TB menuturkan nilainya sekitar Rp50 juta meski tidak terlalu mengingat angka pastinya.

Sulit Dapat Uang Halal versi Politisi Golkar

Dalam sebuah diskusi yang digelar ICW pada Senin (11/8), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin memaparkan secara terbuka bahwa dirinya tidak selalu jujur kepada keluarga mengenai asal-usul pendapatan. Menurutnya, meski sulit, ia tetap berusaha memastikan rezekinya berasal dari jalan yang halal.

"Jangankan di organisasi, di keluarga aja, saya pun ya enggak semuanya terus terang itu soal duit itu. Dari mana dapatnya gitu ya, yang penting istri sama anak tercukupi. Hanya kita bisa pastikan cara mendapatkannya itu berusaha betul halalan toyyiban," kata Arse.

Arse juga menyoroti bahwa perilaku korup bukan hanya monopoli politisi, melainkan terjadi di berbagai sektor. Ia mengaku sudah melihat praktik manipulasi keuangan sejak masih aktif di organisasi mahasiswa. Bahkan, untuk bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR, ia mengandalkan bantuan dana dari berbagai pihak dan masih memiliki pinjaman yang harus dilunasi.

Lebih jauh, Arse mendukung gagasan penambahan sumber pendanaan partai politik dari publik, sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara Eropa. Menurutnya, dengan regulasi yang ketat, sistem tersebut bisa membantu politisi fokus pada kerja-kerja aspirasi rakyat ketimbang mencari tambahan modal politik.

Editor: Komaruddin Bagja