Pemerintah Salurkan Pemenuhan Hak Ratusan Korban Pelanggaran HAM Berat di Sulteng

JAKARTA, iNews.id - Ratusan korban pelanggaran HAM terkait peristiwa 1965 di Sulawesi Tengah (Sulteng) mendapat hak pemulihan. Program pemenuhan hak ini diberikan Pemerintah melalui tim pemantau pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM (PPHAM) berat masa lalu.

Ketua Tim PPHAM yang sekarang menjadi Wakil Ketua II Tim Pemantau PPHAM Makarim Wibisono mengatakan, momentum ini sangat spesial karena masih dalam nuansa peringatan Hari HAM Sedunia. Dia juga mengingat kembali mendapat telepon dari Menko PolhukamMahfud MD yang punya keinginan menyelesaikan secara nonyudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Baca Juga

TPN Tekankan Komitmen Ganjar-Mahfud Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

“2,5 tahun lalu, waktu itu Menko Polhukam Mahfud MD menelepon saya menjelaskan keinginan beliau menyelesaikan secara nonyudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pak Mahfud MD meminta kesediaan saya menjadi ketua PPHAM. Dan kita menyaksikan pada pagi ini peristiwa bersejarah khususnya bagi korban dan keluarganya di Sulteng,” ujar Makarim, Kamis (14/12/2023).

Makarim berharap, langkah bersejarah ini bisa memperkuat kerukunan nasional, khususnya dalam menyongsong satu abad kemerdekaan di 2045.

Baca Juga

Aktivis 98 Yakin Hanya Ganjar-Mahfud yang Bisa Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat yang diterima oleh pemerintah.