Menjaga Kedaulatan Negara di Tanah Papua

Oleh Stepi Anriani

AKAR Masalah Papua berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang merdeka 1945, Papua masih dikuasai Belanda saat itu sehingga dari 1945 sampai 1969 ( saat Pepera), negara tidak hadir di sana. Jika melihat sejarah ini ada penyemaian nasionalisme yang berbeda dengan daerah lain, sehingga starting condition-nya berbeda dengan daerah lain.

Masih adanya kelompok separatis bersenjata Papua di Pegunungan Tengah seperti salah satu contoh peristiwa di Nduga, penyanderaan warga di Timika, tewasnya anggota TNI, kontak tembak dan beragam eksistensi kelompok muda di media sosial juga internasionalisasi dari kelompok politik yang terwadahi dalam organisasi ULMWP (United Liberation For West Papua Movement) merupakan bukti seriusnya permasalahan di Papua.

Baca Juga

Iran: Kami Siap Perang Jika Itu Maunya AS!

Sedikitnya terdapat delapan perspektif dalam melihat permasalahan di Papua, yaitu perspektif politik, perspektif pemerintahan, perspektif pertahanan dan keamanan, perspektif lingkungan hidup, perspektif hukum dan HAM, perspektif kesehatan, perspektif sosial budaya dan perspektif ekonomi. Pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo dan Wakil presiden Jusuf kalla juga melakukan berbagai kegiatan serta program hampir di semua aspek, walaupun demikian ketika isu rasisme bergulir di pertengahan Agustus kemudian muncul kembali pihak-pihak yang menginginkan referendum atau Papua Merdeka seolah-olah semua program pemerintah seperti terlupakan.

Dalam Updating Papua Road Map LIPI 2012, permasalahan di Papua dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, internasionalisasi isu Papua, kedua penyelesaian masalah HAM dan ketiga, perkembangan serta implementasi otonomi khusus.

Kedaulatan Negara di Papua

Berkembangnya isu rasisme dan demonstrasi di berbagai wilayah sampai berkibarnya bendera bintang kejora membuat banyak pihak bertanya bagaimana kedaulatan negara di tanah Papua. Pemerintah pusat melalui Kepala Staf Kepresidenan, Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Badan Intelijen Negara (BIN) telah berkonsolidasi melakukan beragam upaya dalam meminimalisasi konflik dan merajut kembali persatuan dan kesatuan.