Mendagri Minta Daerah Batalkan Kenaikan PBB jika Ekonomi Tak Kondusif

"Setiap kepala daerah betul-betul untuk menyesuaikan NJOP dan PBB, sesuaikan dengan kemampuan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang pertama," katanya.

Baca Juga

Cegah Insiden Demo Pati, Bupati Bandung Koordinasi soal Tarif PBB ke Mendagri

Kedua, kata dia, setiap pemerintah daerah juga perlu membangun komunikasi publik sebelum menerapkan kebijakan ini. Menurutnya, hal tersebut penting agar tidak ada komunikasi yang terputus dengan masyarakat.

"Kemudian ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak baik, maka kepala daerah dapat menunda atau membatalkan," ujarnya.

Baca Juga

Prabowo Soroti Polemik di Pati, Bupati Sudewo Diberi Teguran Keras

Editor: Puti Aini Yasmin