Mendagri Minta Daerah Batalkan Kenaikan PBB jika Ekonomi Tak Kondusif

Tito mengaku bahwa dirinya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh kepala daerah. Ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan sebelum mengambil kebijakan ini.

Baca Juga

Prabowo Soroti Polemik di Pati, Bupati Sudewo Diberi Teguran Keras

"Setiap kepala daerah betul-betul untuk menyesuaikan NJOP dan PBB, sesuaikan dengan kemampuan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang pertama," katanya.

Kedua, kata dia, setiap pemerintah daerah juga perlu membangun komunikasi publik sebelum menerapkan kebijakan ini. Menurutnya, hal tersebut penting agar tidak ada komunikasi yang terputus dengan masyarakat.

Baca Juga

Dasco soal Pembentukan Pansus Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo: Sudah On the Track

"Kemudian ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak baik, maka kepala daerah dapat menunda atau membatalkan," ujarnya.

Editor: Puti Aini Yasmin