Kendalikan Lonjakan Kasus Campak, Kemenkes Amankan Ketersediaan Vaksin dan Percepat Imunisasi

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan vaksin campak-rubella (MR) di Indonesia dalam kondisi aman. Kepastian ini disampaikan untuk mendukung percepatan pelaksanaan imunisasi sebagai respons atas peningkatan kasus campak di sejumlah daerah.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Rizka Andalusia mengatakan penyediaan vaksin menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian wabah campak. Selain vaksin, pemerintah juga mengandalkan kegiatan surveilans dan deteksi dini kasus di berbagai wilayah.

Baca Juga

Kenapa 11 Negara Timur Tengah Minta Bantuan Ukraina untuk Bisa Tembak Jatuh Drone Iran?

“Dalam merespons kejadian luar biasa campak, salah satu faktor penting selain surveilans adalah penyediaan vaksin untuk pelaksanaan imunisasi. Pemerintah telah merencanakan percepatan pelaksanaan Outbreak Response Immunization di daerah-daerah dengan kasus tinggi,” ujar Rizka Andalusia dalam keterangan resmi, Senin (9/3/2026).

Berdasarkan data per 6 Maret 2026, stok vaksin MR di Indonesia dinyatakan mencukupi. Di tingkat pusat tersedia sekitar 9,5 juta dosis vaksin, sementara digf daerah telah terdistribusi sekitar 6,6 juta dosis yang tersebar di dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, hingga puskesmas.

Baca Juga

Kemenkes Ingatkan Waspada Wabah Campak Jelang Mudik Lebaran

“Kami memastikan stok vaksin tersedia dan terus melakukan distribusi dari pusat ke daerah, terutama pada wilayah yang stoknya mulai menurun. Seluruh provinsi saat ini memiliki ketersediaan vaksin dengan tingkat stok di atas dua bulan,” kata dia.

Kementerian Kesehatan juga memantau distribusi dan ketersediaan vaksin secara real time melalui sistem Satu Sehat Logistik (SSL). Sistem ini memantau inventori logistik vaksin hingga tingkat puskesmas di seluruh Indonesia.

Baca Juga

Efek Samping Vaksin Campak Bahaya untuk Balita? Ini Faktanya!

Dari hasil pemantauan tersebut, sebagian besar provinsi memiliki ketersediaan vaksin yang memadai. Sebanyak 23 provinsi tercatat memiliki stok untuk 2–5 bulan, sembilan provinsi untuk 5–7 bulan, dan enam provinsi memiliki stok lebih dari tujuh bulan.