Kaesang Pangarep Batal Maju Pilkada 2024, Pilih Fokus Urus Bisnis dan Keluarga

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep batal maju Pilkada 2024. Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memilih fokus berbisnis dan mengurus keluarga.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan Kaesang sejak awal tidak berminat maju Pilkada 2024. Kaesang diketahui disebut akan maju Cawagub Jateng berpasangan dengan Irjen Ahmad Lutfi.

Baca Juga

Rusia Tuding Tentara Inggris Aktif di Medan Perang Ukraina, Apa Pemicunya?

"Mas Kaesang sebenarnya lebih memilih untuk berkonsentrasi berbisnis dan mengurus keluarga, terutama karena akan segera akan lahir anak pertama dan menemani istrinya, Mbak Erina Gudono, yang sekolah di salah satu kampus terbaik AS," kata Raja Juli dalam keterangannya, Sabtu (24/8/2024).

Selain itu, Raja Juli mengatakan setelah ada putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah, PSI mendesak Kaesang untuk maju Pilkada 2024. Namun saat keberangkatan ke Amerika Serikat, Kaesang belum memutuskan maju Cawagub Jateng.

Baca Juga

Kaesang Batal Maju Pilkada Jateng, Raja Juli Sebut sejak Awal Tak Minat

"Namun, membaca keputusan MA soal usia kandidat, internal PSI mendesak Mas Kaesang untuk mengambil ruang konstitusional itu dengan terlibat dalam kontestasi Pilkada 2024. Sampai menjelang keberanglarannya ke Amerika Serikat, Mas Kaesang belum 100% memutuskan apakah akan mengambil kesempatan menjadi cawagub di Jateng," katanya.

Baca Juga

Sekjen PSI Tegaskan Kaesang Pangarep Tak Maju Pilkada 2024, Ini Alasannya

Lebih jauh, dia menjelaskan pengurusan syarat pencalonan Kaesang di PN Jaksel juga inisiatif salah satu staf PSI. Hal itu dilakukan saat pembahasan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mengerucut nama Kaesang menjadi Cawagub Jateng.

"Saya mengetahui bahwa salah seorang staf admistrasi kami berinisiatif membantu Mas Kaesang mengurus persyaratan administrasi pilkada," kata dia.

Menurut dia, pengurusan syarat pencalonan juga sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun semuanya dibatalkan karena PSI taat konstitusi. 

"Point pentingnya, pengurusan persyaratan tersebut dilakukan sebelum keputusan MK. Semua proses administrasi itu dihentikan setelah keputusan MK. PSI taat konstitusi dan sepenuhnya mengikuti keputusan MK," katanya.

Editor: Faieq Hidayat