Kades di Takalar Datangi Anggota DPR, Adukan Jalan Rusak hingga Minta Bangun Jembatan

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah kepala desa (kades) dan lurah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), bertemu dengan anggota Komisi V DPR Hamka B Kady. Mereka mengadukan jalan rusak hingga kebutuhan jembatan gantung yang mendesak.

Pertemuan itu digelar di kediaman Hamka, Jalan Boulevard, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulsel.

Baca Juga

Siaga Hadapi Invasi Rusia, Trump Pindahkan 5.000 Pasukannya dari Jerman ke Polandia

Rombongan kades yang datang berasal dari Kecamatan Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Timur, dan Polongbangkeng Selatan, meski hadir dalam waktu yang berbeda.

Mereka melaporkan sejumlah ruas jalan desa rusak berat. Faktor usia jalan dan tingginya intensitas kendaraan pengangkut hasil pertanian menjadi penyebab utama kerusakan tersebut.

Baca Juga

DPRD Bentuk Pansus Angket Gubernur Kaltim, DPR Ingatkan Kepala Daerah Lebih Sensitif

“Kalau hujan turun, jalan berlumpur dan licin. Warga kesulitan membawa hasil panen keluar desa. Bahkan ada beberapa titik yang nyaris tidak bisa dilalui,” ujar salah seorang kades dalam pertemuan tersebut, dikutip Minggu (10/5/2026).

Kondisi jalan yang rusak berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga. Distribusi hasil pertanian menjadi terhambat, biaya transportasi meningkat, serta mobilitas masyarakat terganggu, terutama saat musim hujan.

Baca Juga

Komisi III DPR Pastikan Revisi UU Polri Sudah Masuk Prolegnas, Kapan Dibahas?

Selain jalan, kebutuhan pembangunan jembatan gantung juga menjadi perhatian serius. Di beberapa wilayah, masyarakat masih mengandalkan akses seadanya untuk menyeberangi sungai.

Ketika debit air meningkat, warga harus menempuh jarak lebih jauh untuk mengakses fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, maupun pasar tradisional.

Baca Juga

50 Santri Jadi Korban Kekerasan Seksual di Pati, DPR Minta Kemenag Tak Asal Beri Izin Ponpes

Di sisi lain, para kades juga mengungkapkan kekhawatiran atas pengurangan dana desa yang disebut mencapai sekitar 64 persen tahun ini. Mereka menyebut anggaran yang tersisa hanya sekitar Rp200 juta, sehingga banyak program pembangunan terpaksa ditunda.

“Banyak program tertunda karena kemampuan anggaran desa sangat terbatas. Sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat,” ujar kades lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Hamka mengaku memahami kondisi yang dihadapi masyarakat di Takalar. Dia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi terkait pembangunan jalan dan jembatan.

“Semua usulan harus direncanakan dengan baik dan dimasukkan dalam daftar kebutuhan daerah melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Takalar. Jika administrasi dan perencanaannya lengkap, tentu akan lebih mudah diperjuangkan melalui jalur aspirasi,” ujar Hamka.

Dia juga mendorong pemerintah desa untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar kebutuhan prioritas dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

Editor: Rizky Agustian