JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli: Waktu Kita Habis, Terjadi Perpecahan di Masyarakat
JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah aslinya. Hal itu demi menghentikan perpecahan di tengah masyarakat.
Menurut JK, kasus ijazah Jokowi telah menghabiskan waktu banyak orang. Ia pun berharap agar perkara segera selesai dengan menunjukkan ijazah asli.
"Sebenarnya kasus ini sudah 2-3 tahun meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Jokowi, merugikan semua, puluhan miliar uang habis untuk pengacara. Sebenarnya sederhana persoalannya karena saya yakin Pak Jokowi punya ijazah asli dan kita setop lah perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya yang asli, saya yakin itu," ucap JK, Rabu (8/4/2026).
Tak cuma itu, JK menilai perkara tersebut juga mengganggu nasionalisme masyarakat. Ia yakin Jokowi memahami hal tersebut dan segera menunjukkan ijazah miliknya kepada publik.
JK Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri soal Video Viral: Ini Suatu Penghinaan
"Perpecahan di masyarakat, maki-makian di TV sifat nasionalisme kita terganggu dan saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita, tinggal dikasih lihat selesai dan saya yakin Pak Jokowi akan begitu," sambungnya.
JK Sambangi Bareskrim Polri Siang Ini, Laporkan Langsung Rismon Sianipar?
Sebelumnya, JK resmi melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri, pada Rabu (8/4/2026). Laporan itu terkait dugaan fitnah pendanaan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
"Saya melaporkan saudara rismon sianipar atas perbuatannya yang saya anggap merugikan saya karena mengatakan saya ini mendanai kawan-kawan untuk ijazah Pak Jokowi dan itu jelas tidak saya lakukan itu," ucap JK.
Lebih lanjut, JK mengaku tak terima atas kabar tersebut. Sebab, hal itu dinilai sebagai suatu penghinaan bagi dirinya.
"Pertama ini tersebar luas ini suatu penghinaan karena sangat tidak etis bagi saya Bang Jokowi itu bekas presiden dan saya wakilnya bersama-sama di pemerintahan selama 5 tahun, masa saya bayar orang Rp5 miliar untuk menyelidikinya," kata JK.
Editor: Puti Aini Yasmin