Jaga Defisit APBN, Ekonom Usul Realokasi Anggaran Ketimbang Naikkan Harga BBM

JAKARTA, iNews.id - Pengamat ekonomi, Dipo Satria Ramli menilai kebijakan pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia bukan solusi jangka panjang. Menurut dia, pemerintah perlu segera melakukan realokasi anggaran untuk menjaga ketahanan fiskal dan mengantisipasi potensi krisis energi.

Dipo mengatakan, beban subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar akan menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah tingginya harga minyak dunia. Dalam simulasi yang dilakukan, apabila harga keekonomian BBM mencapai sekitar Rp17.000 per liter dengan asumsi harga minyak di level 105 dolar AS per barel, maka defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,6 persen.

Baca Juga

Trump Kembali Mengejek 2 Kapal Induk Inggris: Tua dan Rusak!

“Kalau BBM subsidi ini sangat-sangat memberatkan APBN, kita sudah hitung itu kita bisa defisit sudah 3,6 persen kalau ini di Rp17.000, dan harga minyak di 105 dolar (per barel),” ujar Dipo di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Di sisi lain, dia mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM merupakan langkah yang sensitif karena akan berdampak luas terhadap sektor ekonomi mulai dari transportasi, logistik, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga

Pemotor Lirik Pertalite gegara Isu Harga BBM Naik: Sayang Ongkos, Cari yang Murah

Dalam kondisi dilematis ini, Dipo menilai realokasi anggaran dapat menjadi opsi paling rasional dibandingkan menaikkan harga BBM secara langsung.

“Yang paling benar harusnya ya realokasi anggaran. Karena kalau menaikkan harga BBM itu terlalu sensitif, ekonomi bisa jebol. Kalau dia naikin Pertamax oke lah ya, asal tidak terlalu banyak. Jangan sampai orang pindah ke BBM (subsidi) jadi apa yang perlu dilakukan untuk manage ya harus relokasi anggaran,” tutur dia.

Baca Juga

Isu BBM Naik 1 April, Warga Serbu SPBU di Cilegon hingga Picu Antrean ke Jalan Raya