Hakim MK Saldi Isra Dituding Terafiliasi Parpol, MKMK: Tidak Terbukti

JAKARTA, iNews.id - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menolak permohonan Perwakilan Sahabat Konstitusi, Andi Rahardian yang melaporkan hakim konstitusi Saldi Isra. Laporan itu dilayangkan buntut dari putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Pelapor menduga adanya konflik kepentingan Saldi Isra dalam  dissenting opinion di putusan Nomor 90 tahun 2023.

Baca Juga

Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Islamabad Tewaskan 31 Orang Saat Salat Jumat

"Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XX/2023," ujar ketua MKMK, I Gede Dewa Palguna, di ruang sidang Gedung MK II, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).

Selain itu, majelis juga menyebut dalil yang diajukan pelapor tidak cukup untuk membuktikan Saldi terafiliasi dengan partai politik. Sebab bukti yang dilampirkan pelapor hanya sekadar pemberitaan dari media online.

Baca Juga

Hakim MK Anwar Usman Diputuskan Langgar Etik, Disanksi Teguran Tertulis

"Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait dugaan hakim terlapor berafiliasi dengan salah satu partai politik peserta pemilu yaitu PDI Perjuangan," katanya.

Sebelumnya, Hakim MK Saldi Isra dilaporkan atas dugaan memiliki kepentingan politik ketika memutus perkara pengujian pasal syarat usia capres cawapres.

Baca Juga

Sidang Sengketa Pilpres, Mahfud MD Harap MK Selamatkan Demokrasi dan Hukum Indonesia

Hakim Saldi Isra juga dilaporkan atas dugaan telah membocorkan rapat permusyawaratan hakim yang sifatnya rahasia. Saldi Isra telah dijatuhi sanksi berupa teguran lisan oleh MKMK karena ikut bertanggung jawab atas kebocoran informasi dalam rapat permusyawaratan hakim.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq