Gerindra Buka Suara usai MUI Desak RI Keluar dari Dewan Perdamaian Bentukan Trump
JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani buka suara terkait desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta Indonesia mundur dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Permintaan itu disampaikan usai AS-Israel melancarkan serangan ke Iran.
Menurut Muzani pada dasarnya Prabowo menyimak semua pandangan masyarakat yang berkembang usai AS menyerang Iran, termasuk terkait desakan tersebut.
"Ya, saya kira Presiden sudah tahu (MUI desak Indonesia keluar dari BoP)," ujar Muzani saat ditemui di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Ketua MPR RI ini mengatakan, Prabowo menyimak semua pandangan masyarakat yang berkembang perihal keanggotaan Indonesia di BoP.
MUI Desak RI Keluar dari Dewan Perdamaian Bentukan Trump usai Serangan AS-Israel ke Iran
"Semua pandangan yang berkembang di masyarakat akibat dari situasi ini Presiden menyimak dengan seksama, memperhatikan dengan seksama tentang hal ini," sambung dia.
Dewan Pers: Perjanjian Dagang RI-AS terkait Digital Ancam Perlindungan Media Nasional
Di sisi lain, Muzani juga yakin Prabowo mencermati keadaan di Timur Tengah sehingga mempertimbangkan yang terbaik bagi bangsa dan dunia.
"Beliau akan terus mencermati keadaan di Timur Tengah termasuk mendengarkan, membaca pandangan dan pikiran yang berkembang di tanah air dari semua lapisan masyarakat," kata Muzani.
Sebelumnya, MUI secara resmi mendesak pemerintah untuk keluar dari BoP. Pernyataan ini disampaikan MUI menanggapi serangan Amerika dan Israel terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026).
MUI menjelaskan, Amerika yang tengah memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui BoP menghadapi pertanyaan besar: Apakah strategi tersebut sungguh diarahkan untuk perdamaian yang adil atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina?
"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," kata MUI dalam Tausiyah yang dikeluarkan pada Ahad (1/3/2026).
Editor: Puti Aini Yasmin