Eep Saefulloh Usul DPR Bentuk Pansus Pilpres 2024, Singgung Sri Mulyani dan Bansos

JAKARTA, iNews.id - Pakar politik sekaligus pendiri Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah mengusulkan DPR membentuk panitia khsusus (pansus) untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pilpres 2024. Menurutnya, sejumlah menteri hingga kepala lembaga bisa dipanggil DPR.

Salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, kata Eep, bisa dihadirkan untuk menjelaskan anggaran bantuan sosial (bansos) yang mencapai lebih dari Rp560 triliun pada 2023-2024. 

Baca Juga

AS Tampar Iran dengan Sanksi Baru Tak Lama setelah Perundingan Nuklir

“Menteri Keuangan harus dihadirkan untuk menjelaskan penganggaran bansos, yang 2023-2024 besarannya Rp560 triliun sekian, yang meningkat berlipat-lipat dibandingkan dengan kejadian lima tahun sebelum ini dan lima tahun sebelumnya, dan lima tahun sebelumnya,” ujar Eep dalam gelaran ‘Lawan Kecurangan Pemilu Dua Putaran' di Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).

Dia mengatakan, bansos sedang menjadi sorotan banyak pihak lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggulirkan bantuan langsung tunai (BLT) menjelang Pilpres 2024 dan memakan anggaran yang cukup besar.

Baca Juga

Sri Mulyani Siapkan Rp17,5 Triliun untuk Balita Stunting Dapat Bansos Beras, Daging Ayam dan Telur 

Pada Februari 2024, Jokowi mengeluarkan program bansos berupa BLT dengan nama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Anggaran yang dibutuhkan untuk bansos ini mencapai Rp11,2 triliun. Ada 18,8 juta orang yang akan menerima bansos sebanyak Rp600.000.

Pemberian BLT tersebut bertujuan untuk mengantisipasi potensi terjadinya gagal panen. Namun, sebagian pihak mengatakan kebijakan itu merupakan langkah untuk mengambil simpati masyarakat di tengah pesta demokrasi dan aksi kampanye partai yang makin memanas jelang pemilu.

Baca Juga

Jokowi Kembali Bagi-Bagikan Bansos di Maros, Sebut Beras Mahal karena El-Nino

“Nah, kembali ke soal tadi, 20 hari itu yang akan terjadi adalah dilibatkannya oleh DPR yang disebut para pemangku kepentingan, stakeholder. Jadi bukan hanya presiden dengan aparatnya, ya tentu saja presiden dengan aparatnya akan dipanggil,” ujarnya.

Tak hanya Presiden Jokowi dan Sri Mulyani, kata dia, sejumlah pejabat lain juga bisa dipanggil Pansus DPR. Misalnya, kapolri, panglima TNI, menteri dalam negeri, dan berbagai ahli hukum tata negara.

Baca Juga

Menko PMK Bantah Anggaran Bansos Naik Jadi Rp490 Triliun: Itu Perlindungan Sosial

Pemanggilan tersebut, lanjut Eep, untuk menjelaskan berbagai peristiwa yang berhubungan dengan Pilpres 2024 dan dinilai janggal. 

“Dipanggil Kapolri untuk menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan anggota Pansus. Apakah peristiwa itu terjadi, apakah benar ini terjadi, apakah benar itu terjadi, kenapa kepolisian membiarkan ini terjadi, kenapa mobilisasi aparatur terjadi pada tingkat ini, Kapolri yang harus menjawab,” katanya.  

Baca Juga

Eep Saefulloh Singgung Dana Bansos Membengkak: Modus Penguasa Menangkan Calon

“Mendagri dipanggil untuk melaksanakan banyak sekali hal, Panglima TNI dipanggil, sutradara dari ahli hukum tata negara yang membuat film Dirty Vote bisa dipanggil, lima orang ahli hukum tata negara bisa dipanggil, termasuk Bang Yusril,” ujar dia.

Editor: Rizky Agustian