DPR Wanti-Wanti Risiko Kelangkaan Pertalite usai Harga Pertamax Naik

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax ke BBM subsidi seperti Pertalite. Ia meminta tak ada kelangkaan ketersediaan BBM subsidi.

Menurutnya, lonjakan harga Pertamax yang cukup signifikan berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan gangguan pasokan maupun kelangkaan di lapangan.

Baca Juga

Ayatollah Khamenei Sudah Lebih dari 100 Hari Meninggal, Iran Tunda Lagi Penguburannya

“Pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek penetapan harga semata, yang harus diantisipasi adalah efek berantainya, yaitu potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM subsidi yang dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota subsidi energi,” ujar Meitri dalam keterangan tertulis yang dikutip, Kamis (11/6/2026).

Legislator dari Fraksi PKS itu menjelaskan selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mengubah perilaku konsumen, khususnya kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini menggunakan BBM nonsubsidi.

Baca Juga

Harga BBM Pertamina 11 Juni 2026 Terbaru, Pertamax Naik jadi Segini!

“Ketika selisih harga mencapai lebih dari Rp6.000 per liter, tentu akan ada sebagian pengguna yang mempertimbangkan beralih ke BBM yang lebih murah. Jika pergeseran ini terjadi secara masif, maka distribusi dan ketersediaan BBM subsidi harus benar-benar dijaga agar masyarakat yang memang berhak tidak dirugikan,” tegasnya.

Meitri menilai, pemerintah perlu segera melakukan pemetaan dampak kenaikan harga tersebut terhadap konsumsi BBM nasional, termasuk menghitung kemungkinan bertambahnya beban subsidi akibat perubahan pola konsumsi masyarakat.

Baca Juga

Bahlil Pastikan Harga BBM dan Elpiji Subsidi Tak Naik: Itu Perintah Bapak Presiden!

Meitri juga mendorong pemerintah lewat BPH Migas utamanya, untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun penimbunan yang dapat memperparah kondisi apabila terjadi lonjakan permintaan.

“Pemerintah harus memastikan stok, distribusi, dan pengawasan berjalan optimal. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi justru mengalami kesulitan memperoleh haknya akibat meningkatnya permintaan dari kelompok pengguna yang sebelumnya mengonsumsi BBM nonsubsidi,” ujarnya.

Baca Juga

SPBU BP dan Vivo Naikkan Harga BBM! Cek Daftar Lengkapnya 

Di tengah ketidakpastian, pemerintah diharapkan bisa memprediksi pergerakan harga minyak global. Dengan demikian, selain upaya mitigasi, pemerintah perlu memastikan hadirnya tata kelola yang baik dalam aspek pengelolaan energi nasional.

Editor: Puti Aini Yasmin