DPR Dorong Legalitas Status Driver Ojol: Ada Jutaan Orang yang Harus Dilindungi

JAKARTA, iNews.id - Ribuan driver ojek online (ojol) dan kurir demo dengan tuntutan utama soal tarif layanan antar barang dan makanan yang belum diatur oleh pemerintah. Komisi IX DPR RI menilai permasalahan menyangkut driver ojol akan terus berkembang selama status atau legalitasnya belum jelas.

“Masalah ojol ini kan complicated karena hubungan antara aplikator dan pengendara ojol bukan hubungan kerja melainkan kemitraan, maka perlindungan driver ojol sebagai tenaga kerja menjadi sulit karena belum ada aturannya,” kata Anggota Komisi IX Rahmad Handoyo, Jumat (30/8/2024). 

Baca Juga

Ribuan Ojol Demo, Grab Indonesia Tegaskan Tak Potong Pendapatan Mitra Pengemudi

Salah satu tuntunan driver ojol meminta pemerintah melegalkan status profesi driver ojol dalam suatu aturan kebijakan sehingga pihak aplikator tidak membuat aturan secara sepihak.

Oleh karenanya, Rahmad mendorong agar pemerintah memberi perhatian lebih serius terkait legalitas driver ojol sebagai profesi kemitraan.

Baca Juga

Kominfo Janji Bantu Carikan Solusi Tuntutan Ojol terkait Kebijakan Tarif yang Dinilai Tak Manusiawi

"Ini masalah yang belum selesai itu kan pada status mereka yang belum ada legalitasnya. Jadi kalaupun mau menuntut soal kejelasan tarif kepada pihak aplikator, ya posisi mereka tidak kuat,” ujarnya.