DPR Bakal Awasi 16 Isu yang Disorot Publik, Apa Saja?

“Optimalisasi e-KTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik, penyelesaian pertambangan ilegal dan konflik agraria secara komprehensif, pemberian sanksi yang tegas kepada para penegak hukum yang melanggar etika profesi,” ujarnya.

Baca Juga

Komisi X DPR Desak Kemenpora Panggil PSSI: Kerusuhan Liga Indonesia Tak Boleh Terulang!

DPR juga akan mengawasi jaminan keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat, percepatan penerapan praktik keberlanjutan (sustainability) pada BUMN guna menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, serta pengembangan kawasan industri untuk menguatkan hilirisasi produk pertaniandan perikanan.

“Pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif, pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama (boarding school), jaminan atas pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual,” tuturnya.

Baca Juga

DPR Minta Prabowo Angkat Semua Guru jadi PNS: Tak Ada Lagi PPPK

Selain itu, Puan menyebut DPR mengawasi evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes.

“Lalu tambahan kuota BBM serta LPG ke daerah untuk mencegah kelangkaan energi yang utamanya berdampak pada nelayan dan pelaku UMKM, upaya penguatan nilai tukar rupiah, dan kesiapan Pemerintah dalam menghadapi risiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik,” urainya.

Baca Juga

Kades di Takalar Datangi Anggota DPR, Adukan Jalan Rusak hingga Minta Bangun Jembatan

Diketahui, DPR secara resmi akan memulai kembali masa sidang setelah rapat paripurna pembukaan hari ini. Sebelumnya anggota dewan menjalani masa reses DPR sejak 22 April hingga 11 Mei 2026 untum menyerap aspirasi masyarakat.

Masa Sidang V Tahun Sidang 2025-2026 dimulai sejak 12 Mei sampai dengan 21 Juli 2026.
 
“Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah dan sebaik- baiknya,” ucap Puan.

Editor: Rizky Agustian