Diplomasi Selat Malaka: Memaksa Para Pihak Berkonflik Buka Selat Hormuz

Achmad Nur Hidayat
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta

GAGASAN Indonesia mengenakan tarif atas Selat Malaka muncul di tengah lonjakan harga minyak akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Baca Juga

Mojtaba Khamenei Jalankan Komunikasi Rahasia dengan Menulis Surat, Disegel dan Dikirim visa Kurir

Pertanyaannya bukan sekadar apakah Indonesia bisa memungut tarif, tetapi apakah langkah itu dapat menjadi instrumen diplomasi yang efektif untuk meredakan krisis global, khususnya blokade di Selat Hormuz. 

Di sinilah letak persoalan utamanya. Selat Malaka bukan jalur biasa, melainkan salah satu arteri perdagangan energi dunia. Lebih dari itu, ia adalah simbol keterhubungan ekonomi global yang tidak bisa diperlakukan sebagai sumber penerimaan semata.

Baca Juga

Wow, Iran Bisa Dapat Rp8,6 Triliun Setiap Hari jika Selat Hormuz Dibuka

Jika pendekatannya sempit, yakni memungut tarif sepihak, maka Indonesia berisiko melanggar prinsip hukum laut internasional yang menjamin kebebasan transit. Namun jika dikelola dengan cerdas, Selat Malaka dapat menjadi instrumen diplomasi ekonomi yang menekan pihak pihak yang berkonflik untuk segera menstabilkan jalur energi global.

Dampak Lonjakan Harga Minyak bagi Kawasan

Baca Juga

AS Klaim Pegang Kendali Penuh Selat Hormuz: Tak Ada Kapal yang Boleh Lewat Tanpa Izin

Kenaikan harga minyak global akibat ketegangan di Hormuz tidak berdampak seragam. Indonesia sebagai net importir energi menghadapi tekanan paling besar. 

Harga minyak yang tinggi meningkatkan beban impor sekaligus menekan APBN melalui subsidi energi. Dampaknya langsung terasa pada inflasi, biaya logistik, dan daya beli masyarakat.

Baca Juga

Selat Hormuz Penuh Ranjau, Harga Minyak Bakal Naik sampai Akhir Tahun

Malaysia berada dalam posisi yang sedikit lebih kuat karena memiliki sektor minyak dan gas yang menopang pendapatan negara. Namun keunggulan ini tidak sepenuhnya melindungi dari kenaikan harga. Biaya produksi tetap meningkat dan tekanan inflasi tetap muncul.

ASEAN secara keseluruhan menghadapi dilema yang sama. Ketergantungan tinggi terhadap impor energi membuat kawasan ini rentan terhadap guncangan eksternal. 

Baca Juga

Iran Sita 2 Kapal Tanker yang Nekat Lintasi Selat Hormuz, Salah Satunya Terkait Israel

Kenaikan harga minyak bukan hanya persoalan energi, tetapi juga stabilitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, setiap gangguan di jalur utama seperti Hormuz akan menjalar hingga ke Selat Malaka sebagai jalur distribusi lanjutan.

Selat Malaka dapat dianalogikan sebagai jalan tol utama di tengah situasi darurat. Ketika terjadi kemacetan besar di satu titik, menutup jalan lain untuk menarik tarif justru memperparah krisis. 

Yang dibutuhkan adalah pengelolaan arus yang efisien, aman, dan terkoordinasi. Indonesia harus mengambil peran sebagai pengelola lalu lintas global, bukan sebagai pemungut biaya yang oportunistis.

Dengan kata lain, kekuatan Indonesia bukan pada kemampuan memungut tarif, tetapi pada kemampuan menjamin stabilitas dan keamanan jalur perdagangan. Dari sinilah nilai strategis Selat Malaka seharusnya dibangun.

Strategi: Dari Tarif ke Diplomasi Maritim

Langkah yang lebih realistis adalah mengubah konsep tarif menjadi mekanisme kontribusi berbasis layanan. Indonesia bersama Malaysia dan Singapura dapat mendorong skema kerja sama internasional untuk pembiayaan keselamatan navigasi, perlindungan lingkungan, dan keamanan laut. 

Kontribusi ini bukan pungutan sepihak, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama pengguna selat.

Pendekatan ini memiliki tiga keunggulan. Pertama, tetap sejalan dengan hukum internasional sehingga tidak menimbulkan konflik. 

Kedua, memberikan sumber pembiayaan berkelanjutan untuk menjaga keamanan Selat Malaka. 

Ketiga, membuka ruang diplomasi untuk menekan pihak pihak yang terlibat konflik agar segera menormalkan jalur energi global.

Indonesia juga perlu mengangkat isu ini dalam kerangka ASEAN. Dengan menjadikan Selat Malaka sebagai kepentingan bersama kawasan, tekanan diplomatik akan memiliki legitimasi yang lebih kuat. 

Ini bukan lagi kepentingan nasional semata, tetapi kepentingan regional yang menyangkut stabilitas ekonomi Asia Tenggara.

Mengubah Geografi Menjadi Kekuatan

Selat Malaka bukan sekadar jalur perdagangan, melainkan aset strategis yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. Namun kekuatan itu tidak terletak pada tarif, melainkan pada kemampuan mengelola, mengamankan, dan memanfaatkan jalur tersebut secara bijak.

Diplomasi menggunakan Selat Malaka berarti menjadikannya alat untuk mendorong stabilitas, bukan alat untuk mencari keuntungan jangka pendek. Dalam situasi krisis energi global, Indonesia memiliki peluang untuk tampil sebagai penyeimbang. Bukan dengan menutup akses atau memungut biaya sepihak, tetapi dengan menawarkan solusi yang menjaga arus perdagangan tetap berjalan.

Di sinilah ujian sesungguhnya. Apakah Indonesia ingin menjadi pemain taktis yang memanfaatkan momentum, atau menjadi kekuatan strategis yang membentuk arah. Selat Malaka memberikan peluang untuk yang kedua.

Editor: Maria Christina