Daftar 8 Penyimpangan pada Masa Orde Baru, Nomor 5 KKN Merajalela

Baca Juga

7 Faktor Pendorong Jatuhnya Pemerintah Orde Baru, Krisis Moneter hingga Praktik KKN

2. Pemusatan Kekuasaan di Tangan Presiden

Meski formal kekuasaan terbagi di berbagai lembaga negara, Presiden memiliki kendali yang melampaui kewenangannya. Kekuasaan negara, termasuk MPR, DPR dan DPA seringkali berakhir di tangan Presiden, menghasilkan sistem sentralistik yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Baca Juga

Sejarah Orde Baru, Latar Belakang hingga Runtuhnya Rezim Soeharto

3. Pemilu yang Tidak Demokratis

Pemilu setiap 5 tahun menjadi arena kecurangan dan ketidakadilan. Hak-hak warga negara minim diperhatikan, suara mereka dimanipulasi dan pemilihan partai politik lebih untuk kepentingan penguasa daripada mewakili aspirasi rakyat.

Baca Juga

Lahirnya Orde Baru, Transisi dari Orde Lama ke Era Soeharto

4. Pembentukan Lembaga Ekstrakonstitusional

Guna mempertahankan kekuasaan, pemerintah membentuk Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), sebuah lembaga ekstrakonstitusional yang melindungi penguasa dari potensi oposisi.

Baca Juga

Mimbar Demokrasi untuk Melawan Orde Baru

5. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Akibat kekuasaan yang sentralistik dan tidak transparan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merajalela. Penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak terkendali, memperburuk kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

6. Indoktrinasi Pancasila

Pada masa Orde Baru, pemerintah menggunakan indoktrinasi untuk menanamkan nilai-nilai politik, seperti melalui penataran P4. Namun, indoktrinasi tersebut lebih merupakan alat untuk mempertahankan kekuasaan daripada membangun pemahaman yang mendalam terhadap Pancasila.