Bupati Kuansing Diduga Palak 914 Petani buat Urus Pelepasan Kawasan Hutan

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby diduga meminta 'jatah' uang dari 914 petani untuk pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Uang tersebut merupakan sisa hasil usaha (SHU) anggota koperasi unit desa (KUD).

"Diduga bahwa Bupati ini juga mengumpulkan sejumlah uang dari 914 anggota KUD ya, untuk pengurusan pelepasan izin kawasan hutan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (7/7/2026). 

Baca Juga

KPK Temukan Mobil Land Cruiser Barang Suap Bupati Kuansing, Pelat Nomor Diganti

Budi menyebut, uang tersebut guna mengurus lahan seluas 1.828 hektare. Uang yang dikumpulkan ditukarkan ke valuta asing (valas). 

"Dalam pengumpulan uang tersebut, diduga uang-uang yang dikumpulkan kemudian dikonversi dalam bentuk Singapore Dollar," ujarnya. 

Baca Juga

Menhut Raja Juli Kembalikan Amplop dari Bupati Kuansing, KPK: Tak Menghapus Pidana

Seiring berjalannya kasus ini, mencuat adanya penyerahan amplop dari Suhardiman Amby ke Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.