Bonjowi Ungkap Minta 20 Dokumen terkait Ijazah Jokowi ke UGM, Tak Satu pun Diberikan

JAKARTA, iNews.id - Komisi Informasi Pusat (KIP) membacakan putusan sengketa informasi dengan nomor perkara 055/X/KIP-PSI/2025, Selasa (10/3/2026). Gugatan ini mempersoalkan dokumen penerbitan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

Adapun gugatan ini diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso dan Herman yang tergabung dalam Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi). Pemohon menyeret UGM sebagai termohon dalam sengketa informasi publik ini. 

Baca Juga

Kenapa 11 Negara Timur Tengah Minta Bantuan Ukraina untuk Bisa Tembak Jatuh Drone Iran?

Sebelum persidangan, salah satu pemohon Lukas Luwarso menyinggung putusan sebelumnya dari KIP yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat. Maka dari itu, putusan perkara yang dia ajukan seharusnya bisa merujuk pada putusan KIP sebelumnya.

"Jadi ini seharusnya menjadi yurisprudensi, menjadi preseden bahwa karena permintaan kita di KPU sudah dimenangkan, artinya ijazah Jokowi itu setidaknya salinannya itu adalah dokumen terbuka, publik boleh mengakses. Nah jadi mestinya putusan dengan UGM hari ini tidak boleh bertentangan dengan itu," ujar Lukas di kantor KIP, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).

Baca Juga

Bara JP ke Bonjowi: Jangan Mimpi Dapat Ijazah Asli Jokowi, Gak Mungkin

Dia menyinggung, sebelumnya sempat mengajukan permintaan 20 jenis dokumen kepada UGM terkait ijazah Jokowi. Akan tetapi tak ada satu pun dokumen yang diberikan oleh UGM.

"Yang perlu kita catat adalah yang kita minta ke UGM itu ada 20 jenis dokumen dan UGM tidak memberikan satu pun permintaan kita dari 20 itu," ucap dia. 

Namun anehnya, kata dia, UGM justru menyerahkan ratusan dokumen kepada aparat penegak hukum dalam pengusutan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

"Tetapi anehnya UGM menyerahkan 505 dokumen ke kepolisian. Ah, itu catatan penting," ujarnya.

Editor: Reza Fajri