Bahas RUU Polri, Komisi III DPR Usul Ada Aturan soal Keterlibatan Polisi di Ormas

JAKARTA, iNews.id -Komisi III DPR menyoroti secara khusus keterlibatan anggota Polri aktif dalam sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas). Persoalan ini mencuat saat Komisi III menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar untuk membahas revisi Undang-Undang (RUU) Polri.

Sorotan itu dikemukakan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam rapat. Dia meminta pendapat pakar terkait sisi etika jika ada anggota Polri aktif yang terlibat dalam Ormas.

Baca Juga

Citra Satelit Tunjukkan Pangkalan AS di Kuwait Hancur usai Serangan Iran

Habiburokhman tak ingin keterlibatan anggota Polri di ormas justru akan menimbulkan persoalan sosial yang terjadi ke depannya.

"Misalnya dia aktif menjadi ormas ini, apakah ormas lainnya yang warga negara Indonesia juga tidak merasa jeleous-lah kurang lebih gitu ya, tidak merasa diperlakukan tidak adil," kata Habiburokhman dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Baca Juga

Rapat Revisi UU Polri, Pemerintah Serahkan 112 DIM ke Komisi III DPR

Karena itu, dia meminta pandangan pakar mengenai apakah keterlibatan anggota Polri aktif dalam ormas itu perlu diatur dalam revisi undang-undang Polri yang saat ini tengah dilakukan pembahasan.

"Nah ini bisa nggak nih kita sikapi dengan pengaturan undang-undang ini Prof? Jadi netralitas itu bukan sekadar politik praktis," ujarnya.

Baca Juga

Revisi UU Polri Bahas Usia Pensiun, Dasco Singgung Kesetaraan Penegak Hukum

Menanggapi pertanyaan tersebut, Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Cecep Darmawan mengungkapkan usulan ini merupakan pokok pikiran yang sudah relatif maju.

"Jadi memang Polri ini kan milik semua golongan ya. Namanya Kepolisian Republik Indonesia kan, jadi milik semua elemen bangsa," jawab Cecep.

Menyangkut aturan hukum, Cecep setuju jika hal ini diatur. Hanya saja, dia memandang tidak perlu diatur dalam undang-undang, tapi lewat peraturan turunannya.

"Di PP atau di aturan apa misalnya Kepala kepolisian nanti gitu diatur lebih rinci dari situ. Misalnya ya anggota Polri dilarang ini, ini, mungkin di situ," ujarnya.

"Jadi tidak usah di undang-undang," katanya lagi.

Editor: Reza Fajri