Apa Itu Early Warning System BMKG? Sistem Ini Bisa Selamatkan Kamu dalam 5 Detik Sebelum Bencana!
JAKARTA, iNews.id - Apa Itu Early Warning SystemBMKG? Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) BMKG adalah rangkaian teknologi dan proses yang dirancang untuk mendeteksi dan memberikan peringatan cepat terkait ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana dengan memberikan informasi yang cepat, akurat, dan tepat waktu kepada masyarakat serta pemangku kepentingan agar dapat melakukan tindakan mitigasi yang efektif.
Early Warning System BMKG mengintegrasikan teknologi canggih seperti big data, kecerdasan buatan (AI), internet of things (IoT), dan super komputer untuk mendeteksi ancaman secara real-time. Selain itu, sistem ini juga mengedepankan keterlibatan masyarakat dan kearifan lokal agar peringatan yang disampaikan dapat diterima dan direspons dengan baik oleh komunitas terdampak.
Dilansir dari laman resmi BMKG, Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) BMKG terdiri dari empat elemen utama yang saling terkait, yaitu deteksi dan monitoring, analisis dan prediksi, diseminasi informasi peringatan, serta tindakan dini. Sistem ini harus mampu mendeteksi ancaman secara cepat dan akurat, kemudian menyampaikan informasi peringatan kepada masyarakat dalam waktu singkat agar mereka dapat merespons dengan tepat.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menekankan pentingnya kesinambungan sistem peringatan dini di tingkat daerah, terutama di tengah tantangan perubahan kepemimpinan lokal yang kerap terjadi. Ia menyampaikan hal ini saat mewakili Indonesia dalam forum tingkat tinggi United Nations Ocean Conference (UNOC) di Nice, Prancis, pada 9 sampai 10 Juni 2025.
"Satu kota di Indonesia sudah kami siapkan dengan sistem peringatan dini tsunami secara komprehensif. Semua unsur terlibat, dari pembuat kebijakan, peneliti, universitas, masyarakat hingga pemimpin daerah. Tapi ketika kepemimpinan di daerah tersebut berganti, semua kebijakan itu 'masuk laci'. Tiga tahun kemudian, tsunami terjadi. Dan mereka tidak siap,” ujar Dwikorita.