Alarm DPR: Target Ambisius Pengelolaan Dana Haji, Realisasi Jauh Panggang dari Api

Selly Andriany Gantina

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan

Trump Sebut Presiden Israel Memalukan karena Ogah Ampuni Netanyahu

PENGELOLAAN dana haji bukan sekadar soal angka dan imbal hasil. Di dalamnya melekat amanah jutaan calon jemaah haji yang menaruh kepercayaan penuh kepada negara untuk menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan dana mereka secara bertanggung jawab.

Oleh karena itu, setiap perencanaan dan kebijakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus disusun secara realistis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bangun Kampung Haji, Menag: RI jadi Negara Pertama yang Beli Properti di Mekkah dan Madinah

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH, kami mencermati adanya ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara target dan realisasi pengembangan investasi langsung. Target yang semula diproyeksikan mencapai Rp700 miliar, pada kenyataannya hanya terealisasi sekitar Rp200 miliar.

Kesenjangan ini tentu bukan persoalan sepele dan perlu menjadi evaluasi mendalam, terlebih di tengah pengajuan tambahan biaya operasional yang mencapai Rp539 miliar.

Komisi VIII DPR RI berkepentingan memastikan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH disusun dengan asumsi yang matang dan dapat diwujudkan.

Penambahan anggaran operasional seharusnya berkorelasi langsung dengan peningkatan kinerja dan percepatan pencapaian target. Jangan sampai negara menyetujui tambahan biaya, sementara target-target yang ditetapkan justru sulit dicapai atau bahkan meleset jauh dari rencana.

Kami juga memandang penting bagi BPKH untuk secara terbuka menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi investasi langsung, termasuk kendala yang dihadapi dalam dua tahun terakhir.

Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai dasar perbaikan agar perencanaan ke depan tidak kembali mengulang persoalan yang sama.

Selain itu, perhatian serius perlu diberikan pada penyertaan modal BPKH pada entitas seperti Bank Muamalat dan BPKH Limited. Keberadaan dan kinerja anak perusahaan tersebut semestinya dipaparkan secara komprehensif, karena menyangkut dana investasi yang bersumber dari dana haji.

Pentingnya Transparansi

Transparansi atas kontribusi, risiko, dan manfaat dari penyertaan modal ini menjadi hal mutlak agar DPR dan publik dapat menilai efektivitas kebijakan investasi yang diambil.