Ratu Atut hingga Pinangki Bersyarat, Kemenkumham Jelaskan Aturannya

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyebut sudah sesuai aturan dalam memberi pembebasan bersyarat terhadap para narapidana kasus korupsi. Totalnya ada 23 narapidana bebas bersyarat.

Mereka yang menerima pembebasan bersyarat di antaranya, Pinangki Sirna Malasari, Patrialis Akbar, Ratu Atut Chosiyah hingga Suryadharma Ali.

Baca Juga

Jenderal Rusia Ditembak Berkali-kali tapi Selamat, Ukraina Menyangkal Terlibat

Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti menjelaskan, pemenuhan hak bagi narapidana, termasuk pemberian bebas bersyarat bagi koruptor sudah berdasar pada aturan yang berlaku. Aturan itu tertuang Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022.

"Dasar pemberian hak bersyarat narapidana yaitu pembebasan bersyarat adalah Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan," ujar Rika melalui keterangan resminya, Rabu (7/9/2022).

Baca Juga

Mantan Gubernur Banten Ratu Atut dan Jaksa Pinangki Bebas Bersyarat

Sejauh ini, terdapat 23 narapidana kasus korupsi yang mendapat program pembebasan bersyarat dari Ditjenpas Kemenkumham. Ditjenpas Kemenkumham menyebut para narapidana kasus korupsi yang mendapatkan pembebasan bersyarat sudah memenuhi persyaratan.