Wah, Israel Gelontorkan Rp820 Miliar untuk Iklan Internet Bantah Kelaparan di Gaza

MADRID, iNews.id - Israel dilaporkan telah menghabiskan 50 juta dolar AS atau sekitar Rp820,5 miliar untuk beriklan di internet guna menyangkal adanya kelaparan di Jalur Gaza. Di antara aplikasi atau platform yang diguyur iklan oleh Israel adalah Google dan X.

Eurovision News melaporkan, pemerintah Zionis juga membayar iklan untuk platform media sosial asal Israel serta Prancis.

Baca Juga

Eks Komandan IRGC Ungkap Arab Saudi Sudah Punya Senjata Nuklir, AS dan Israel Tahu

Hasil investigasi bersama Eurovision dan Komite Pengecualian Israel pada Juni mengungkap permohonan yang dikeluarkan biro iklan milik pemerintah Israel, Lapam. Misinya adalah menjalankan kampanye informasi publik senilai 50 juta dolar AS melalui Google, X, serta platform asal Prancis Outbrain, dan asal Israel Teads.

Kontrak yang berlaku 17 Juni hingga 31 Desember 2025 itu mengalokasikan 45 juta dolar AS untuk YouTube, bagian dari Google, serta platform manajemen kampanye Google Display & Video 360.

Baca Juga

Diserang Israel, Qatar Percepat Rampungkan Perjanjian Pertahanan dengan AS

Platform milik Elon Musk X juga mendapat 3,03 juta dolar, sementara Outbrain dan Teads secara keseluruhan meraup 2,12 juta dolar.

Laporan berjudul "Front Perang Baru: Di Balik Serangan Digital Hasbara Israel" itu juga mengungkap kampanye disponsori pemerintah Zionis dengan menggandeng influencer berbayar serta tur militer yang tujuannya membentuk narasi global tentang Gaza.

Baca Juga

Ini Indikator Israel Lakukan Genosida di Gaza Hasil Penyelidikan Dewan HAM PBB

Investigasi juga mengungkap, Lapam menggunakan platform iklan Google dan Meta sejak 2018 untuk mempromosikan narasi pemerintah Israel serta menangkal kritik terhadap kebijakan dan operasi militernya melalui kampanye berbayar.

Data Pusat Transparansi Iklan Google menyebutkan, sepanjang 2024, Lapam mensponsori 2.000 iklan, sebanyak 900 di antaranya ditujukan untuk audiens dalam negeri Israel. Sisanya, 1.100 iklan untuk audiens internasional di negara-negara tertentu. Agensi periklanan tersebut juga mengungkap lebih dari 4.000 iklan antara 1 Januari hingga 5 September 2025, setengahnya menargetkan audiens internasional.

Baca Juga

Pertama Kali, Dewan HAM PBB Sebut Israel Lakukan Genosida

Israel menggunakan kampanye-kampanye tersebut untuk menyangkal bencana kelaparan di Gaza, sebaliknya menggambarkan kondisi wilayah itu dalam keadaan normal.

Puluhan iklan di Google, YouTube, Teads/Outbrain, dan X menampilkan tayangan pasar-pasar Gaza yang ramai untuk membantah pernyataan bencana kelaparan oleh Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang disponsori PBB.

Bukan hanya itu, iklan Lapam juga mengarahkan para penonton atau pembaca agar mereka seolah-olah menemukan ketidak konsistenan dalam laporan IPC.

Dalam mesin pencarian Google di beberapa negara Eropa, seperti Belgia, Inggris, Denmark, Swedia, dan Jerman, pengguna akan diarahkan ke situs web pemerintah Israel saat mereka menulis kata kunci mengenai bencana kepalaran di Gaza.

Pada hari yang sama saat IPC merilis penilaian awal soal kelaparan Gaza, Lapam meluncurkan kampanye iklan video multibahasa di akun YouTube Kementerian Luar Negeri Israel. Isinya menampilkan pasar-pasar di Gaza yang ramai serta restoran-restoran tetap buka.

Investigasi tersebut juga menemukan bahwa antara Agustus dan awal September 2025, video yang menampilkan pasar dan restoran di Gaza ditonton lebih dari 30 juta kali. Angka itu bukan didapat secara organik, melainkan melalui promosi berbayar melalui Google Ads di berbagai negara.

Kampanye iklan Israel juga menyasar para kritikus, termasuk hasil pencarian teratas untuk "UNRWA" yang mengarahkan pengguna ke situs web pemerintah Israel. 

Selain tu iklan Lapam melabeli badan PBB untuk pengungsi Palestina tersebut sebagai "kedok Hamas".

Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina, juga menjadi korban iklan fitnah Israel dalam tayangan iklan di Eropa. Dia dilabeli anti-semit karena mengkritik kebijakan Israel.

Eurovision telah meminta tanggapan dari Google mengenai iklan pemerintah Israel, namun tidak mendapat tanggapan.

Editor: Anton Suhartono