Presiden Jokowi Akan Kirim Jenderal RI ke Myanmar, Bagi Pengalaman soal Demokrasi

Junta militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi dengan alasan kecurangan dalam pemilu November 2020. Sejak itu partai penguasa yang dipimpin Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (LND), dibubarkan dan para tokohnya ditangkapi. Suu Kyi dijerat berbagai dakwaan, mulai dari menggunakan barang ilegal hingga melanggar UU rahasia negara.

Baca Juga

Rezim Myanmar Penjarakan 112 Orang Rohingya karena Alasan Ini

Jauh ke belakang, militer mengambil alih kendali Myanmar sejak 1962. Negara itu terisolasi dan menekan perbedaan pendapat sampai pada 2011 yang ditandai dengan pemilu terbuka.

Namun Myanmar hanya merasakan iklim demokrasi sesaat sampai kudeta 2021. Junta militer yang dipimpin Min Aung Hlaing menerapkan kembali pemerintahan yang ketat.

Baca Juga

Presiden Jokowi Kecewa dengan Myanmar: Kita Tak Lihat Komitmen Junta Militer!

Upaya ASEAN untuk menengahi krisis Myanmar belum membuahkan hasil. Para pemimpin ASEAN bertemu Min Aung Hlaing pada April 2021 di Jakarta hingga menghasilkan 5 poin konsensus yang harus dijalankan Myanmar. Namun pemerintahan junta tak serius menjalankan konsensus, di antaranya mengakhiri kekerasan, membuka dialog, dan akses untuk bantuan kemanusiaan, itu.

Editor: Anton Suhartono