Mediator AS: Pasukan ISF Asal Indonesia Akan Ditempatkan di Gaza Selatan

KAIRO, iNews.id - Mediator Amerika Serikat (AS) untuk perundingan dengan Hamas, Bishara Bahbah, mengungkapkan pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) asal Indonesia akan ditempatkan di wilayah Jalur Gaza bagian selatan. Wilayah selatan Gaza mencakup beberapa daerah seperti Rafah dan Khan Younis.

Penempatan itu menjadi bagian dari gelombang awal misi internasional yang dijadwalkan mulai tiba pada April mendatang.

Baca Juga

Pantau Perang di Mar-a-Lago, Trump: Serangan ke Iran Dilaksanakan Besar-besaran

Menurut Bahbah, kelompok pertama ISF akan memasuki Gaza pada awal April, disusul kontingen yang lebih besar pada bulan berikutnya.

Dia menjelaskan, pasukan asal Indonesia akan difokuskan di Gaza bagian selatan. Sementara itu, unit dari negara lain akan bertanggung jawab atas wilayah berbeda di Jalur Gaza. Diketahui, tujuh negara bersedia bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk Gaza. Selain Indonesia, pasukan dari  Maroko, Albania, Kosovo, Kazakhstan, Mesir, dan Yordania, juga akan bergabung degan ISF.

Baca Juga

Indonesia jadi Wakil Komandan ISF Gaza Prabowo Kita Cari Komandan Terbaik

“Sejauh yang saya ketahui, kelompok pertama sebagai bagian dari pasukan ini akan memasuki Gaza pada awal April, dan kontingen yang lebih besar akan dikerahkan bulan berikutnya,” kata Bahbah, seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (28/2/2026).

Sementra itu Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan personel TNI yang bergabung dalam ISF bukan pasukan tempur. Pasukan TNI yang terlibat misi ISF juga bisa ditarik kapan pun dari Gaza.

Baca Juga

Apa Itu ISF, Pasukan Stabilisasi Gaza? Ini Penjelasannya

Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional Kemlu Caka Alverdi Awal mengatakan, tugas pasukan Indonesia di ISF akan ditentukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Mabes TNI.

Selain itu, pasukan TNI tidak akan menjalankan peran pelucutan senjata dan demiliterisasi di Gaza.

"Tapi yang perlu kami sampaikan dan tegaskan sekali lagi bahwa terkait dengan mandat, telah jelas. Dari national caveat kita, saya sampaikan beberapa hal, seperti misalnya yaitu mandat non-combat dan non-demiliterisasi," ujar Caka, dalam konferensi pers, Jumat (27/2/2026).