Istana Kepresidenan Slovenia Kibarkan Bendera Palestina, Singgung Genosida Gaza

LJUBLJANA, iNews.id - Istana Kepresidenan Slovenia mengibarkan bendera Palestina, bentuk dukungan dan pengakuan kemerdekaannya. Bendera dikibarkan sejak Jumat (5/6/2026), sehari setelah pemerintah baru negara itu menurunkannya dari fasad gedung pemerintah menyusul pergantian kekuasaan.

Presiden Slovenia Natasa Pirc Musar mengumumkan langkah tersebut di media sosial X. Bendera Palestina akan tetap berada di fasad Istana Kepresidenan selama sepekan sebelum dipindahkan ke dalam gedung.

Baca Juga

AS Curigai Zionis, Pentagon Naikkan Tingkat Ancaman Spionase Israel Jadi Kritis

"Genosida terhadap warga Palestina belum dihentikan, dan orang-orang di Gaza dan Tepi Barat tidak hidup dalam damai dan bermartabat," kata Musar, seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (7/6/2026).

Musar menegaskan pengibaran bendera Palestina tersebut bermakna penentangan Slovenia terhadap pelanggaran berat hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia (HAM), bukan hanya di Palestina tapi juga di tempat lain di dunia.

Baca Juga

Slovenia Larang Pesawat Israel Mendarat di Bandaranya, Kenapa?  

"Ini adalah seruan sederhana untuk menghormati prinsip peradaban mendasar: martabat manusia, untuk semua," tulisnya.

Pemerintahan baru Slovenia dipimpin oleh Perdana Menteri Janez Jansa mulai menjabat pada Kamis (4/6/2026), setelah pemungutan suara di parlemen.

Baca Juga

Tegas! Slovenia Embargo Israel, Pertama di Eropa

Setelah peralihan kekuasaan, bendera Palestina diturunkan dari fasad gedung pemerintahan, sementara bendera Slovenia, Ukraina, dan Uni Eropa tetap terpasang.

Bendera Palestina pertama kali dikibarkan di gedung pemerintahan pada Mei 2024 setelah pemerintahan sayap kiri tengah mantan Perdana Menteri Robert Golob menyetujui resolusi yang mengusulkan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Baca Juga

Slovenia Resmi Akui Negara Palestina, Berikutnya Malta?

Slovenia secara resmi mengakui Negara Palestina pada 4 Juni 2024, menjadi salah satu dari beberapa negara Eropa yang melakukannya di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap perang di Gaza.

Editor: Anton Suhartono