Efisiensi Anggaran, AS Mulai Pecat Ribuan PNS termasuk Departemen Pendidikan

Meski demikian, tak mudah bagi pemerintah memberhentikan PNS yang tak memiliki catatan buruk atau melakukan pelanggaran. PNS memiliki hak proses hukum dan banding jika diberhentikan secara sewenang-wenang. 

Baca Juga

Trump Bersih-Bersih, Tawarkan 2 Juta PNS Mundur Sukarela Dapat Insentif Penuh

Sementara itu pegawai yang masih dalam masa percobaan menjadi sasaran utama gelombang pemecatan hari Kamis kemarin. Secara hukum posisi mereka lemah.

Namun berdasarkan isi surat elektronik yang dikirim, para penerima mendapat catatan mengenai kinerja buruk mereka.

"Badan tersebut mendapati Anda tidak layak untuk terus bekerja karena kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kinerja Anda belum memadai untuk bisa bekerja lebih lanjut di badan tersebut," bunyi isi surat yang dikirim kepada setidaknya 45 orang yang menjalani masa percobaan di SBA.

Sebanyak 160 karyawan baru di Departemen Pendidikan juga mendapat surat yang sama. 

Isi surat menyebutkan, kelanjutan tugas mereka tidak akan menguntungkan bagi kepentingan publik. Bahkan Trump berencana menutup departemen pendidikan.

Sekitar 100 karyawan masa percobaan GSA juga menerima surat PHK pada Rabu. Seorang karyawan mengatakan masa percobaannya sebenarnya berakhir bulan depan, namun dia menerima surat PHK dan tak bekerja lagi mulai Jumat ini.Padahal hasil penilaian kinerjanya disebutkan sangat baik. 

Editor: Anton Suhartono