Komisi III DPR Dukung Polri Usut Korupsi Batu Bara: Siapa Pun yang Terlibat Harus Bertanggung Jawab

JAKARTA, iNews.id – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola batu bara harus dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa memandang jabatan maupun status.

Pernyataan itu disampaikan menyusul penyidikan yang tengah dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri terhadap perkara dugaan korupsi yang juga berkaitan dengan PT Asabri (Persero) dan PT Krakatau Steel.

Baca Juga

TNI Buka Suara soal Pengamanan Ketat Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah

"Siapa pun dan apa pun jabatannya, jika memang ada bukti-bukti yang kuat, maka harus dimintai pertanggungjawaban," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Baca Juga

Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Puluhan Personel TNI, Ada Apa?

Menurutnya, seluruh fraksi di Komisi III DPR mendukung penuh langkah Kortas Tipikor Polri dalam mengusut tuntas perkara tersebut. Ia menekankan proses hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, independen, dan berkeadilan.

"Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapa pun yang terlibat dalam korupsi batu bara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum," ujarnya.