Jokowi Kembali Ancam Pecat Menteri Sofyan Djalil

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kesekian kalinya mengatakan akan mencopot Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) jika tahun ini gagal menyelesaikan target sertifikasi 7 juta bidang tanah .

“Sudah perintahkan kepada Pak Menteri, Pak Menteri tahun ini 7 juta. Jangan ditawar, kalau enggak bisa 7 juta saya ganti, saya copot, saya copot menterinya,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan 15.000 sertifikat tanah di halaman parkir Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, seperti dikutip dari Sekretariat Kabinet, Selasa (6/3/2018).

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Sofyan Djalil, Kepala Kantor Staf Kepresiden Moeldoko, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduk

Jokowi juga meminta Sofyan untuk bersikap keras dengan memberikan target kepada jajaran di bawahnya, dalam hal ini kantor wilayah (kanwil) BPN untuk memenuhi target 7 juta sertifikat tanah. Dia mencontohkan, Kanwil BPN Bogor misalnya diberikan target 80.000.

“Kalau nggak nyampai, kantor BPN juga dicopot sama Pak Menteri. Gitu. Kerja kalau tidak seperti itu, yang namanya sertifikat ini tidak rampung-rampung,” kata Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Menurut Presiden, dari 126 juta sertifikat yang harus diterima masyarakat, baru 51 juta yang sudah diselesaikan. Untuk itu, jika biasanya hanya bisa diselesaikan 500.000 sertipikat, maka tahun lalu diselesaikan 5 juta sertipikat. Tahun ini 7 juta sertipikat, dan tahun depan akan diselesaikan 9 juta sertipikat.

Jokowi pun memaparkan alasan mengapa dirinya mempercepat program sertifikasi tanah. Saat dirinya blusukan ke berbagai daerah, Jokowi mengaku kerap dikeluhkan masyarakat soal tanah.

“Kalau berkunjung ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, NTT, NTB, sampai Papua, ke kampung, ke desa, keluhannya dimana-mana adalah sengketa tanah, sengketa lahan,” kata dia.

Tak terkecuali, kata Jokowi, saat dirinya mengunjungi Bogor. Wilayah ini, kata Jokowi, juiga memiliki banyak sengketa tanah. Dalam kunjungannya, Jokowi menyerahkan 15.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Bogor sementara tahun lalu, 60.000 sertifikat tanah juga telah diberikan kepada masyarakat di daeah tersebut

“Kabupaten Bogor juga sama banyak sengketa, tadi sudah dilaporkan oleh Pak Menteri, coba, karena apa? rakyat belum pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah,” ungkap Presiden Jokowi seraya menambahkan, kalau sudah pegang sertipikat orang lain tidak bisa apa-apa karena ada buktinya.

Jokowi juga berpesan kepada si pemilik sertifikat untuk menjaganya dengan baik dengan memasukannya ke dalam plastik dan difotokopi sehingga aman jika terkena air atau hilang. Dengan begitu, fotokopi tersebut bisa dipakai untuk mengurus ke kantor BPN.

“Jadi sertifikat ini sekali lagi adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki,” ucap Jokowi.

Editor: Rahmat Fiansyah