Jangan Dipukul Rata, Wamenlu Minta Sektor Manufaktur Dikecualikan dari PSSB Total

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengusulkan agar penerapan kebijakan PSBB total di DKI Jakarta dikecualikan untuk sektor usaha yang telah mampu menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Salah satunya sektor manufaktur.

“Apakah Kadin bisa mengusulkan kepada Pemprov (DKI Jakarta) memberi pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha yang mampu melaksanakan langkah-langkah protokol kesehatan,” katanya dalam Rakornas Kadin Indonesia secara virtual, Kamis (10/9/2020)

Baca Juga

Purbaya Pimpin Sidang Debottlenecking Soal Apotek UMKM dan Bioetanol, Ini Isi Aduannya

Mahendra mencontohkan sektor usaha yang dinilai telah mampu menerapkan protokol kesehatan adalah perusahaan yang menyediakan transportasi khusus bagi pegawainya, sehingga mereka tidak perlu menggunakan transportasi umum.

“Mereka telah mampu menerapkan standar kesehatan tinggi seperti mengatur transportasi pekerja sendiri atau mengharuskan pekerjanya tidak boleh menggunakan transportasi umum,” ujarnya.

Baca Juga

Airlangga Sebut Kimia Farma Akan Produksi Obat Favipiravir untuk Pasien Covid-19

Mahendra menyatakan hal itu perlu dilakukan karena jika PSBB total diberlakukan secara merata maka banyak usaha yang tidak akan bisa bertahan karena pandemi Covid-19 diprediksikan berlangsung lama.

“Saya khawatir kalau dipukul rata seperti ini tidak realistis kita berpandangan pandemi akan selesai dalam jangka pendek, maka tidak ada yang tahan,” kata Mahendra.

Tak hanya itu, Mahendra juga meminta kepada Kadin Indonesia agar dapat bekerja sama dengan lembaga lain untuk membuat daftar usaha-usaha yang dapat dikecualikan dari penerapan PSBB total.

“Di push saja ke Pemprov dilakukan pengecualian sekaligus jadi benchmark lain ikut menjadikan itu standar baur. Jika tidak saya khawatir terhadap kesinambungan kita pada jangka menengah dan jangka panjang,” ujarnya.

Editor: Dani M Dahwilani