Bantah Tudingan Bupati Meranti, Kemenkeu Beberkan DBH Dinikmati Masyarakat Daerah

"Tahun 2022 ini kita alokasikan Rp804 triliun, ditransfer dalam bentuk TKDD, tapi nanti mulai 2023 kita sebutnya TKD saja. Ini enggak main-main jumlahnya," kata dia.

Baca Juga

Kronologi Bupati Meranti Berseteru dengan Kemenkeu, Berawal Tak Puas Dana Bagi Hasil Migas

Namun, dia meminta agar dukungan fiskal dari pemerintah pusat ini jangan hanya dilihat dari elemen TKD saja karena masih banyak instrumen lainnya. Ada instrumen DBH, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) baik yang fisik dan nonfisik, otonomi khusus, dana desa, dan insentif fiskal. 

"Dukungan pusat ke daerah juga tidak hanya sampai disitu saja, masih ada belanja pemerintah pusat di daerah yang bentuknya cukup banyak. Contohnya pembangunan infrastruktur oleh  Kementerian PUPR, kemudian program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH)," tuturnya.

Baca Juga

Profil Biodata Muhammad Adil, Bupati Meranti yang Sebut Kemenkeu Diisi Iblis

Dia menekankan bahwa memang dukungan-dukungan ini tidak tercantum di dalam TKD, tetapi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, Luky juga menegaskan bahwa semua dukungan ini dinikmati oleh masyarakat daerah. 

"Dukungan ini semuanya dinikmati oleh masyarakat di daerah. Belum lagi ada subsidi, misal subsidi BBM, listrik, dan pupuk yang anggarannya berasal dari APBN," ucap Luky. 

Editor: Aditya Pratama