Kanwil DJP Jakarta Utara Catat Penerimaan Pajak Rp46,06 Triliun sampai 31 Oktober 2024

Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencatat penerimaan sebesar Rp434,09 triliun atau 89,41 persen dari target mengalami kenaikan sebesar 3,27 persen (yoy), karena membaiknya kinerja PPN Impor dan PPN lainnya.

Baca Juga

Ramai Tolak PPN 12 Persen di Media Sosial, Begini Tanggapan DJP

Kontribusi dari PPh Migas sebesar Rp43,47 triliun atau 70,01 persen dari target, mengalami penurunan sebesar 8,96 persen (yoy) akibat turunnya pendapatan dari PPh Minyak Bumi dan Gas Alam karena penurunan lifting migas. Sedangkan dari PBB dan Pajak Lainnya penerimaan tercatat sebesar Rp16,07 triliun atau 107,90 persen dari target mengalami kenaikan sebesar 23,71 persen (yoy), berasal dari PBB minyak dan gas bumi.

Penurunan signifikan harga komoditas masih menjadi sentra isu yang menggerus pendapatan pajak. Selain PPh Pasal 25/29 Badan dan PPN Dalam Negeri, mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi pada PPh Pasal 21 (21,70 persen) yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Baca Juga

Ini Penjelasan DJP soal RUU Tax Amnesty yang Masuk Prolegnas 2025

Tren kontraksi pada PPh Pasal 25/29 Badan masih berlanjut namun menipis, sebagai dampak dari penurunan signifikan harga komoditas seperti batu bara dan CPO, perubahan status kontraktor batubara dari kontrak karya (PKP2B) Generasi I menjadi IUPK.

PPN Dalam Negeri turun 1,25 persen (yoy) akibat pertumbuhan restitusi pajak yang masih tinggi di sektor-sektor utama yaitu sektor industri pengolahan dan pertambangan, terutama yang berasal dari kompensasi lebih bayar tahun-tahun sebelumnya., namun kontraksi diperkirakan akan menipis hingga Desember 2024.