Pedagang Pasar Usul Ini ke Pemerintah supaya Harga Telur Terkendali

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesi (Ikappi) Abdullah Mansuri mengusulkan pemerintah bisa memberikan subsidi distribusi atau biaya angkut untuk telur ayam. Tujuannya agar telur bisa kembali membanjiri pasar tradisional, sehingga harganya terkendali.

Dia menuturkan, menilai harga pakan ayam yang tinggi saat ini menjadi salah satu penyebab mahalnya harga telur ayam di pasar tradisional. Karena itu, subsidi distribusi akan membantu menurunkan biaya di tengah naiknya harga pokok produksi telur ayam karena tingginya harga pupuk.

Baca Juga

AHY Pacu Pembangunan Infrastruktur di Luar Jawa untuk Dukung Program Transmigrasi

"Saran kami, pemerintah melakukan yang sudah kami lakukan satu tahun lalu (memberikan subsidi distribusi)," kata dia dalam Market Review IDXChannel, Selasa (23/5/2023).

Abdullah menuturkan, praktik pemberian distribusi cukup berdampak pada harga telur di pasar jika berkaca pada tahun lalu. Pada 2022, harga telur juga sempat tembus Rp30.000 per kilogram (kg), namun adanya subsidi membuat pasar tradisional tetap dibanjiri telur ayam, sehingga harganya tidak mahal.

Baca Juga

Mendag Zulhas Buka Opsi Subsidi Harga Jagung untuk Stabilkan Harga Telur Ayam

"Bukan subsidi pakan, (tapi subsidi distribusi telur), kalau subdisi distribusi untuk mencegah harganya tidak terlalu tinggi di fase saat ini. Pemerintah kami harapkan memberikan subsidi distribusi, biaya angkut ditanggung pemerintah agar petani dan pedagang tidak terbebani biaya angkut yang tinggi, sehingga barang relatif membanjiri pasar," tuturnya.

Jika melihat kasus yang sama pada tahun lalu, kebijakan tersebut menurut Abdullah, berhasil memasok 50 ton telur ayam per hari ke pasar tradisional. Hal tersebut juga berhasil menekan harga telur ayam di pasar pada tahun lalu.

Baca Juga

Bapanas Ungkap 84 Kabupaten/Kota Jual Telur Ayam di Atas Harga Acuan

Namun Abdullah mengaku hingga saat ini belum ada komunikasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk kembali mengambil kebijakan tersebut untuk mengendalikan harga telur yang saat ini terus naik.

"Tetapi tahun ini berbeda, mungkin juga karena Badan Pangan Nasional sudah lebih sibuk fasilitasi bansos mungkin, sehingga memperhatikan kondisi pasar kurang dan harga tidak terkendali," ucap Abdullah.