Ini Biang Kerok yang Bikin Tata Kelola Pemerintah Bermasalah

Untuk itu, dibuatlah Peraturan Presiden (Perpres) No 95 Tahun 2018 tentang SPBE untuk memastikan tata kelola pemerintah melalui pemanfaatan teknologi bisa berjalan dengan lancar.

Baca Juga

Alibaba dan Tencent Masuk Daftar Hitam AS Terkait Perdagangan Barang Palsu

Lanjut Erwan, untuk meminimalisir risiko implementasi SPBE, pihaknya mendorong pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda untuk meningkatkan pengawasan dan koordinasi SPBE. 

"Pemerintah juga menerbitkan Peraturan BSSN No 4 Tahun 2021 untuk mencegah potensi kejahatan siber terhadap SPBE," ucap Erwan.

Baca Juga

Jalur KA Cibatu-Garut Mulai Uji Coba dengan Penumpang Terbatas

Editor: Aditya Pratama