Selain itu, Sandiaga menuturkan dalam upaya pengembangan desa-desa wisata ini, Kemenparekraf/Baparekraf akan menggandeng lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian lain yang ada di Tanah Air. "Kajian dampak pengembangan desa wisata ini rencananya akan dilaksanakan pada 2021 bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan lembaga penelitian lainnya,” katanya.
Sandiaga juga membeberkan beberapa prakiraan komponen kebutuhan konsep pengembangan desa wisata.
“Beberapa prakomponen tersebut adalah proses design thinking menjadi konsep pemetaan lokasi dan potensi. Kedua, penggalian, pelatihan, pendampingan, dan kontruksi sosial. Ketiga, website media sosial konten manual dan SOP. Keempat, infrastruktur fisik dan homestay. Kelima, wahana komunitas, laboratorium peralatan, dan tim untuk litbang," ujar Sandiaga.
Untuk mewujudkan pengembangan ini, Sandiaga menuturkan perlu ada kolaborasi dan inovasi antara kementerian dan lembaga terkait, masyarakat lokal, serta pemerintah daerah. “Kami harus bekerja sama dengan banyak pihak, pemerintah pusat, daerah, swasta, perguruan tinggi, dan kami juga membuka pintu untuk bekerja sama dengan pihak lain termasuk komunitas yang bisa berkontribusi bagi desa wisata,” kata Sandiaga.
Hal ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti. Untuk itu, Agustina pun meminta agar Kemenparekraf/Baparekraf melakukan kajian lebih lanjut terkait pengembangan 244 desa wisata yang ada di Indonesia yang terdiri dari 54 desa wisata rintisan, 142 desa wisata berkembang, dan 48 desa wisata maju.
“Kami meminta Kemenparekraf/Baparekraf untuk segera melakukan dan menyelesaikan kajian secara komprehensif mengenai proyeksi pembangunan desa wisata. Termasuk kajian mengenai perlunya keseimbangan pengembangan destinasi prioritas, super prioritas, destinasi wisata potensial di daerah, dan desa wisata,” ujar Agustina.