"BSSN dapat dimodelkan serupa NSA di Amerika. Harusnya tidak ada kebingungan atau diam berhari-hari ketika kebocoran data terjadi.
Efek kebocoran data masif sudah banyak terjadi di banyak negara dengan korban-korban korporasi besar seperti Travelex di Inggris, perusahaan kripto di Jepang dan sebagainya," kata Herman.
Sementara itu, kata Herman, Kominfo sebagai pembuat kebijakan harus lebih visioner dan maju dalam penyediaan ekosistem dan kebijakan pro Cyber Security termasuk menyelesaikan UU yang terkait.
3. Kemandirian Data Nasional
Herman juga menjelaskan, selama data-data kita mayoritas masih diproses, diolah, dan disimpan di luar negeri maka peran lembaga manapun di dalam negeri akan terbatas.
Ada baiknya, kata Herman, kita belajar cara yang dilakukan oleh negara seperti China yang menggalakkan kemandirian data nasional melalui pengembangan aplikasi lokal buat sosial media,keuangan dan sebagainya.
"Keberadaan Aplikasi Nasional seperti Peduli Lindungi merupakan suatu prekursor bagus yang harus didukung meskipun sempat juga data mereka per 2021 diambil oleh hacker," ujarnya.
Peduli Lindungi merupakan suatu contoh perdana Indonesia dapat meluncurkan aplikasi nasional yang dipakai oleh mayoritas dari 300 juta penduduk Indonesia dan dapat berjalan cukup baik dan reliable selama ini.