Adi menilai, kepala dukuh yang baru diragukan dalam menjalankan roda kepemimpinan dengan baik. Terbukti, kata dia, sejak dilantik tidak mampu membentuk kepengurusan RT dan RW. Begitu juga dengan lembaga lain seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
"Dana desa tidak ada yang masuk ke Depok karena tidak ada musyawarah pembangunan," ucapnya.
Penolakan warga ditunjukan dengan aksi demo di kantor desa sebanyak lima kali dengan tuntutan agar kepala dukuh Depok dicopot dari jabatannya. Namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari pemerintah terkait.
"Kalau tuntutan itu tidak dipenuhi, warga menolak dicoklit. Padahal ada sekitar 750-an warga yang memiliki hak pilih," katanya.
Kepala Dukuh Depok Haris Zulkarnaen menanggapi penolakan warga untuk dicoklit. Menurutnya, penolakan tersbeut tidak murni berasal dari warga tetapi telah dikondisikan oleh oknumyang tidak bertanggung jawab.