Dia khawatir jika warga tetap diperkenankan menanam di lahan yang sudah dibebaskan, maka nanti akan terjadi permasalahan ketika pihak pelaksana proyek jalan tol memintanya. Masyarakat justru akan merugi karena tanaman mereka diminta. "Kemarin sudah disampaikan tidak boleh ditanami," ujarnya.
Yakti juga mengakui jika ada penambahan wilayah terdampak tol di Kapanewon Seyegan. Utamanya di kawasan yang tak jauh dari Selokan Mataram. Sebab ada perubahan desain konstruksi tol yang bersinggungan dengan Selokan Mataram.
Akibatnya sejumlah warga setempat berharap kediaman atau lahannya bisa tergusur tol. Hal ini membuatnya bingung sebab ketika semua warga yang meminta untuk bisa terkena tol diakomodasi, maka IPL akan terus mengalami perubahan.
"Repotnya gitu. Kan kalau berkembang gitu, IPL-nya berubah dan enggak rampung-rampung nanti," imbuhnya.
Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen Dwi Winarso mengungkap, prinsip pihak proyek adalah membangun di lahan yang sudah tersedia. PT JJB tak punya tenggat waktu pasti untuk meminta warga bisa pergi dari sana. "Prinsipnya, apabila lahan itu akan digunakan, masyarakat sudah tidak di situ," ujarnya.