YOGYAKARTA, iNews.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah minta agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 ditunda karena dalam masa pandemi Covid-19. Keselamatan masyarakat jauh lebih penting.
“Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti dalam siaran pers PP Muhammadiyah secara daring, Senin (21/9/2020).
Abdul Mu’ti mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu membahas secara khusus dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan instansi terkait lainnya. Salah satunya menyangkut jadwal pelaksanaan maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa.
“Demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU harus mempertimbangkan dengan seksama agar Pilkada 2020 ditunda sampai keadaan memungkinkan,” kata dia.
PP Muhammadiyah juga minta kepada para elite politik, baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok. Mereka harus menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif.
PP Muhammadiyah juga meminta kepada DPR untuk menunda pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, termasuk RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja.
“DPR hendaknya lebih fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan dana dipergunakan dengan baik, benar, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat terdampak,” katanya.