Untuk kendaraan dinas lama, bupati minta agar tetap dimanfaatkan. Kendaraan itu bisa untuk menambah armada alat transportasi di kantor kapanewon dalam pelayanan masyarakat.
Bupati berharap mobil dinas dipakai sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Jangan sampai kendaraan itu dipakai untuk keperluan pribadi pemegang hak.
"Pada dasarnya kendaraan dinas kan digunakan untuk meningkatkan mobilitas pejabat daerah dan itu melekat pada pejabat yang bersangkutan maka mobil dinas itu tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain, agar pemanfaatannya terarah," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Kabupaten Bantul Trisna Manurung mengatakan, anggaran pengadaan mobil dinas ini senilai Rp4,8 miliar dari APBD 2022. Setiap kendaraan harganya Rp288 juta.
"Dari rencana anggaran sebesar Rp4,9 miliar terealisasi Rp 4,8 miliar," ujarnya.
Pengadaan mobil dinas bagi panewu ini sudah direncanakan sejak tahun 2020 lalu. Namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19, pengadaan ini ditunda dan baru terealisasi di tahun ini.