KULONPROGO, iNews.id – Wakil Bupati Kulonprogo yang juga Ketua Satgas Covid-19, Fajar Gegana meminta aturan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) agar dibuat lebih rinci, jika akan diperpanjang. Penerapan kebijakan PTKM untuk kota besat tidak bisa disamakan dengan kondisi di Kulonprogo.
“Kalau memang diperpanjang kami akan fokus pada pengawasan dari desa sampai dusun,” katanya.
Tanpa ada PTKM, kata Fajar, suasana di Kulonprogo sudah sepi. Kulonprogo tidak memiliki pusat perbelanjaan ataupun mal. Untuk itulah pengawasan akan lebih fokus untuk di tingkat lokal saja. Bagaimana masyarakat dengan PSBB lokalnya untuk menekan kasus dan pencegahan.
“Kalau malam Kulonprogo sudah sepi, justru kami akan lakukan pengawasan di tingkat lokal sampai pedukuhan katanya.
Penjabat Lurah Sendangsari, Syamsudin mengatakan kalurahan sudah melakukan berbagai persiapan. Baik itu tahapan sosialisasi maupun penyiapan anggaran, serta upaya penanganan jika ada warga yang terkonfirmasi positif Covid-19.
“Selama PTKM kami siapkan dana sampai Rp50 juta, dari APBdes,” katanya.
Diakuinya, ketersediaan dana di desa memang terbatas jika harus mengalokasikan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun untuk kebijakan pencegahan akan mudah diupayakan.
“Kalau APD, sosialisasi dan upaya pencegahan kami sudah siap,” katanya.