“Perda ini menjadi komoditas jualan politik untuk menjatuhkan rival politik saat pilkada lalu,” katanya.
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Pertembakauan Indonesia (AMTI), Budidoyo berharap adanya ruang untuk berbagai guna mewujudkan keseimbangan. Mereka tidak anti regulasi, karena justru menjadi kepastian hukum dan usaha.
“Ibarat memiliki dua anak, kami ini dianaktirikan. Harusnya sama-sama diakomodir,” katanya.
Menurutnya, dampak dari penerapan KTR sangat dirasakan oleh karyawana dan keluarganya. Semestinya ada ruang keseimbangan agar ekonomi dan kesejahteraan tetap dirasakan pekerja.
“Perda itu harus menyesuaikan aturan di atasnya. Di PP (Peraturan Pemerintah) iklan itu boleh, display juga boleh,” katanya.