"Yang jelas Kemensos memberi ruang untuk melakukan penyesuaian seandainya ada warga masyarakat yang berhak tidak masuk DTKS, sehingga bila ada hal-hal yang tidak tepat sasaran maka forum sekarang ini menjadi momen penting bagi pemerintah desa untuk melakukan penyesuaian," ucapnya.
Dia juga mengatakan, untuk DTKS di Bantul sudah diterima dari kementerian beberapa waktu lalu menyusul adanya program BLT sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi COVID-19. Sehingga harapannya ke depan DTKS akurasinya semakin lebih baik dan tepat sasaran.
Total sebanyak 19.860 keluarga miskin di Bantul yang mendapat BLT sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan saat pandemi COVID-19. Mereka merupakan keluarga yang terdaftar dalam DTKS di luar yang telah mendapatkan dana dari PKH, BPNT, bansos tunai dan kartu prakerja.