JAKARTA, iNews.id - Pemerintah daerah didorong segera mencairkan bantuan sosial atau jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD. Mendagri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 21 tahun 2021 yang mengatur tentang penyediaan dan percepatan penyaluran bansos itu.
“Subtansi utama dalam inmen ini adalah agar pemda segera mencairkan anggaran bansosnya. Libatkan teman-teman yang ada di BPKP, yang ada di apip daerah untuk sama2 bisa mereview. Bahkan pendekatan reviewnya adalah post audit,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian, Senin (19/7/2021).
Dia mengatakan bahwa langkah-langkah percepatan penyaluran bansos dilakukan untuk membantu masyarakat yang rentan terhadap risiko sosial selama pelaksanaan PPKM Darurat. Dia menyebut total anggaran bansos di pemda sebesar Rp15,08 triliun.
“Untuk itu kami sangat berharap kepala daerah bapak ibu gubernur, bapak ibu bupati/walikota sebagaimana tadi data bansos yg telah kami sampaikan ada dana bansos di tahun 2021 alokasi anggarannya Rp15,08 triliun segera dicairkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat,” tuturnya.
Berdasarkan data per 15 Juli 2021 realisasi anggaran bansos pemda sebesar Rp4,39 triliun atau 29,13% dari total anggaran Rp15,08. Dimana untuk provinsi yang telah terealisasi sebesar Rp3,17 triliun atau 34,45% dari total anggaran Rp8,95 triliun.
Sementara untuk kabupaten/kota sudah baru terealisasi Rp1,22 triliun atau 19,92% dari total anggaran Rp6,13 triliun.