Anggota Badan Anggaran DPRD Kulonprogo Muhtarom Asrori meminta eksekutif serius dalam menyelesaikan tunggakan PBB Bandara Internasional Yogyakarta. Sebab nilainya cukup besar dan akan menjadi salah satu variabel dalam pendapatan daerah.
“Jangan sampai ada dispensasi pembayaran PBB untuk Bandara Internasional Yogyakarta,” katanya.
Pemerintah harus belajar dari pelaksanaan pungutan PBB di tingkat masyarakat. Selama ini untuk menuntaskan PBB, kepala dukuh atau lurah biasa mengejar warganya untuk menuntaskan pembayaran.