YOGYAKARTA, iNews.id - Iklan politik dan iklan komersial telah memenuhi ruang publik yang mencemari keindahan Kota Yogyakarta. Kondisi ini harus disikapi agar sampah visual tidak menjadi teroris visual.
Dosen Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta, Sumbo Tinarbuko mengatakan, ketidaktertiban visual, kesemrawutan visual dan hadirnya sampah visual iklan politik dan iklan komersial memerankan diri sebagai teroris visual di ruang publik. Kondisi ini ditenggarai menjadi wujud ketidakmampuan pemerintah mengendalikan estetika dan ekologi kota.
Pemerintah juga dinilai abai menghadirkan kemerdekaan visual dan memberikan hak kemerdekaan visual bagi warga masyarakat penghuni kota di Yogyakarta.
“Tanpa disadari, Yogyakarta kini sudah dipenuhi sampah-sampah visual. Alat pariwara ini memang mendatangkan retribusi bagi pemerintah melalui pendapatan daerah, namun, tidak sedikit pula alat peraga iklan yang justru terpasang ilegal di ruang-ruang publik di Yogyakarta,” kata Sumbo.
Pemerintah telah berusaha mengurangi sampah-sampah visual ilegal ini dengan melakukan penataan dan pembersihan. Namun kondisi ini tidak bertahan lama dan sampah visual baru kembali muncul di ruang publik.
Menurut Sumbo, ruang publik di DIY seperti gula dengan kualitas istimewa. Dalam konteks kapitalisasi ruang publik, jutaan semut dengan berbagai jenis dan ukuran, menyerbu daerah warisan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
"Ruang publik di Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul sering disebut sebagai trio wilayah seribu kunang-kunang iklan luar ruang,” katanya.