Seruan untuk membentuk tim penyelidikan guna mengungkap dugaan penyelewengan ini pun mencuat. Kubu oposisi menyerukan agar parlemen segera menggelar sidang khusus membahas masalah ini sebelum masa jabatan pemerintah yang berkuasa saat ini berakhir pada Juli 2023.
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob berjanji untuk melakukan penyelidikan publik yang transparan terhadap proyek ini. Kabinetnya juga memutuskan untuk mengungkap dokumen terkait dengan kontrak pengadaan enam kapal tersebut, termasuk laporan forensik tahun 2019 atas kegagalan kontraktor untuk mengirim satu kapal.
Sekitar 100 orang berunjuk rasa di Kuala Lumpur pada Minggu (14/8/2022) untuk mengecam skandal kapal perang. Mereka mengenakan pakaian serba hitam untuk mengungkapkan kekecewaan.
Massa menyamakannya skandal ini dengan penyalahgunaan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang merugikan negara 4,5 miliar dolar AS. Kasus ini menyeret Najib Razak.
“Sejujurnya, saya sangat lelah dengan ini dan uang saya dicuri oleh para penjahat. Kami tidak pantas diperlakukan seperti ini,” kaya seorang demonstran, Norhafizah Hashim, dikutip dari The Straits Times.
Selain dari unsur masyarakat, demonstrasi juga dihadiri partai politik seperti dari Aliansi Persatuan Demokrasi Malaysia (Muda) dan sayap pemuda Partai Aksi Demokrasi.